BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah
Setiap berbicara tentang kekuasaan dalam hubungan internasional menimbulkan kesan bahwa masalah-masalah dunia hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer. Namun sebenarnya, interaksi utama antar pemerintah dan antar bangsa adalah ekonomi. Dimensi ekonomi selalu hadir dalam berbagai hal seperti penjualan senjata internasional, politik kekuasaan, dan tentu saja perekonomian global. Bahkan dalam hubungan internasional yang lebih luas melibatkan berbagai organisasi pemerintahan, perusahaan, individu dan aktor-aktor non pemerintah lainnya, transaksi ekonomi juga menjadi kegiatan utama. Beberapa tahun lalu, politik Internasional di anggap lahan khusus para ilmuwan politik dan ekonomi internasional merupakan bagian para ekonom. Pada saat ini, politik dunia tidak bisa di pahami hanya melalui satu perpekstif saja, studi hubungan tidak cukup bila hanya membahas soal politik tanpa mempelajari ekonomi. Maka pada pembahasan kami menyajikan berbagai motif, kegiatan, dan kebijakan ekonomi yang melintasi batas politik nasional.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini sebagai berikut:
1. Apakah ekonomi politik Internasional itu?
2. Apa yang dimaksud dengan Teori Merkantilisme?
3. Apa yang dimaksud dengan Teori Liberalisme Ekonomi?
4. Apa yang dimaksud dengan Teori Marxisme?
5. Bagaimana kombinasi Teori-teori klasik menurut para ahli?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian ekonomi Politk Internasional (EPI)
Ekonomi Politik Internasional ( EPI ) menurut DR.Mohtar Mas’oed dalam bukunya Ekonomi Politik Internasional tahun 1989/1990, didefinisikan sebagai studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena internasional, yaitu bagaimana soal-soal ekonomi seperti inflasi, defisit neraca perdagangan atau pembayaran, penanaman modal asing, efisiensi produksi, dan sebagainya. Berkaitan dengan urusan politik internasional dan politik domestik.
Mohtar Mas’oed menambahkan lagi bahwa dalam pengertian yang lebih spesifik bisa disebutkan bahwa fokus perhatian ekonomi politik internasional adalah hubungan antara dinamika pasar dengan domestik keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat domestik maupun internasional. Ini berarti bahwa studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik di berbagai negara dengan ekonomi internasional atau sebaliknya, ini adalah studi tentang dampak kekuatan pasar yang beroperasi dalam ekonomi internasional terhadap politik domestik negara-negara tertentu.
Sebagai contoh dapat kita lihat bagaimana gejolak harga minyak dunia ketika Amerika Serikat mengancam Iran jika tetap berkutat untuk melakukan pengayaan uranium di wilayah Iran. Walaupun Iran telah berkeras dan berjanji bahwa pengayaan uranium yang digalakkan oleh pemerintahnya, murni untuk tujuan damai, Amerika Serikat tetap tidak percaya. Akibatnya Amerika Serikat mengancam akan melakukan tindakan seperti yang dilakukan olehnya terhadap Irak dan Afghanistan. Akibat ancaman ini harga minyak mentah dunia sempat melonjak naik menjadi 72 dolar AS per barel-nya untuk pertama kali. Hal ini disebabkan adanya ancaman dari Iran akan membatasi aliran minyak dari ladang-ladang minyaknya, jika krisis Teheran semakin memburuk.
Tentu saja keadaan ini dijadikan serangan balik oleh Iran agar Amerika Serikat tidak berkeras menyerang negaranya. Karena jika ini terjadi, Industri Amerika Serikat akan terancam, mengingat banyaknya konsumsi minyak mentah oleh industri di Amerika Serikat. Selain itu karena Iran juga adalah produsen minyak mentah nomor empat terbesar di dunia, maka serangan terhadap Iran akan berpengaruh juga ke seluruh dunia. Sebaliknya harga minyak mentah yang meroket naik tersebut mengakibatkan ikut naiknya pula harga kebutuhan pokok di Indonesia. Keadaan ini dikarenakan pendistribusian kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, dan sebagainya menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi dan alat transportasi itu membutuhkan bensin sebagai pembantu gerak dari mesin kendaraan. Dengan naiknya harga kebutuhan pokok ini, mengakibatkan keadaan masyarakat semakin sengsara. Karena naiknya harga kebutuhan pokok, tidak disertai dengan kenaikan pendapatan masyarakat.
B. Perkembangan Pemikiran ekonomi politik
Pemikiran ekonomi politik telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi. Fenomena itu sangat kuat baik di negara maju maupun negara berkembang.
1. Zaman Klasik Baru (Pertengahan Abad ke-19 sampai Abad ke-20)
Pada zaman klasik baru perkembangan ekonomi politik masih didominasi pemikiran Mazhab Klasik. Namun muncul pula pemikiran lain yang berbeda dengan aliran Klasik terutama setelah Marx dan Engels membuat teori-teori mereka tentang sistem ekonomi. Namun dalam Zaman Klasik Baru yang dapat diartikan sebagai masa jayanya pemikir-pemikir Aliran Klasik gaya baru mereka lainnya.Tokh-tokoh pemikir zaman ini antara lain : Herman Heinrich (1810-1858), Karl Merger (1841-1921), Eugen von Bohn Bawerk (1851-1914) dan Friedrich von Wieser (1851-1926).
Perbedaan antara pemikiran Mazhab Klasik dan Mazhab Neo Klasik terletak pada pola pendekatan dan metodologi yang dikembangkan. Pusat studi mulai melebar dari Jerman, Inggris, Austria dan Amerika Serikat. Tidak semua pemikir memberi konotasi ekonomi politik sebagai kajian mereka karena kebanyakan teori yang diungkapkan berupa prinsip-prinsip ekonomi konvensional atau hal-hal yang paradoksal dengan studi ekonomi politik akibat keengganan mereka menggunakan menyebut istilah tersebut. Buah pemikiran mereka dapat dijadikan tolok ukur tentang polemik yang terjadi mengenai eksistensi ekonomi politik yang mulai popular abad ke-20. Tokoh-tokoh yang mengembangkan studi pembangunan masyarakat yang tak lupa dari pemikiran ekonomi adalah Lucian Pye, La Palombara, David Easton, Gabriel Almond, Max Weber, Huntington dan Hans J Morgenthau.
2. Zaman Klasik Baru II
Mazhab ini muncul menjadi penyempurna Mazhab Klasik Baru. Tokoh pemikirnya antara lain Piero Sraffa (1898-1983), Joan V Robinson (1903-1983) dan edward H Chamberlain (1899-1967). Mazhab ini memberikan sumbangan besar dalam lapangan ekonomi politik berupa teori-teori pembaharuan mazhab pasar, masalah-masalah ekonomi kesejahteraan yang menyoroti segi normatif dari mekanisme pasar. Mazhab ini menyorot segi moral dari monopoli dimana adanya pemerasan terhadap tenaga kerja karena praktek itu menimbulkan kesengsaraan pihak lain. Pendapat Neo Klasik antara lain:
a) Prinsip akumulasi kapital sebagai suatu faktor penting.
b) Perkembangan perekonomian sebagai hasil proses bertahap, harmonis, dan kumulatif.
c) Optimisme terhadap perkembangan perekonomian.
d) Adanya aspek internasional dari perkembangan ekonomi.
Menyangkut aspek internasional perkembangan ekonomi suatu negara mengalami beberapa tahap:
a. Mula-mula negara meminjam modal .
b. Setelah melakukan produktivitas akan membayar dividen dan bunga pinjaman.
c. Peningkatan hasil negara dan sebagian melunasi pinjaman modal.
d. Menerima dividen dan bunga atau surplus.
e. Pemberi pinjaman.
3. Zaman Keynesian (Pertengahan Abad ke-20)
Mazhab ini dipelopori John Maynard Keynes (1883-1946), seorang pakar filsafat dari Cambridge University, Inggris. Ciri-ciri Mazhab ini adalah :
1) Keadaan ekonomi keseluruhannya merupakan fokus untuk dianalisis.
2) Pendobrakan atas ilmu ekonomi klasik yang berasumsi bahwa sumber ekonomi yang mengatur dirinya sendiri itu digunakan seluruhnya dan dianggap stabil.
3) Dalam perekonomian kapitalis dapat berkembang ketidakseimbangan yang serius dan pengangguran serta depresi jangka panjang.
Sementara itu ikhtisar umum tentang ekonomi politik antara lain:
1. Tidak berlaku lagi dalil kuat dari pemikiran Mazhab Klasik yang menyangkut negara dan ekonomi yang mengejar tujuan masing-masing.
2. Penguasa politik dapat mempengaruhi ekonomi melalui variabel ekonomi.
3. Analisis ekonomi dan kebijakan negara yang berpola intervensi aktif.
4. Kebajikan individu dalam tabungan masyarkat dapat merugikan kepentingan umum.
4. Zaman Post Keynesian
Para pemikirnya bertujuan memperluas cakrawala untuk analisis jangka panjang.
1. Terdapat syarat-syarat penting yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan yang mantap dari pendapatan pada tingkat full employment income dengan tidak mengalami deflasi maupun implasi
2. Apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau inflasi secara terus menerus.
C. Teori-teori yang berkaitan dengan EPI
Berikut mengenai perkembangan EPI berdasarkan teori yang dikembangkan beberapa ahli :
1. Teori Merkantilisme
Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis depan pembangunan negara modern. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebgai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada sebgai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antar negara dapat mengambil dua bentuk yang berbeda ( Gilpin 1987 ; 32). Pertama adalah merkantilisme bertahan atau ramah ( benign Mercantulism) adalah negara memelihara kepentingan ekonomi nasionalnya sebab hal tersebut merupakan unsur penting dalam keamanan nasionalnya, kebijakan seperti itu tidak memiliki dampak negatif pada negara lain. Yang kedua adalah merkantilisme agresif atau jahat( malevolent mercatutis) yaitu megara-negara berupaya mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi. Sebagai contoh, imperalisme kekuatan kolonial bangsa Eropa di asia dan Afrika.
Merkantilisme dengan demikian melihat kekuatan ekonomi dan kekuatan politik militer sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, dalam lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan ekonomi mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara dan kekuatan politik dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi negara. Kaum merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara, politik harus di utamakan daripada ekonomi. Tetapi isi dari kebijakan-kebijakan spesifik yang direkomendasikan untuk menjalankan tujuan tersebut telah berubah sepanjang waktu.
Ringkasnya merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi di lihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara. Organisasi yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional yang di sebut negara, memerintah di ats kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi bukan saling bertentangan. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain seharusnya di hindari sejauh mungkin. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan mendapat prioritas.
2. Liberalisme ekonomi
Adam smith ( 1723-90), bapak Liberalisme ekonomi, yakin bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia. Juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur. Ekonomi liberal di sebut doktrin dan serangkaian prinsip dalam mengorganisasikan dan mengatur pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu ( Gilvin 1987 : 27 ). Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa jika di biarkan sendiri perekonomian pasar akan berjalan spontan menurut mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dipandang melekat dalam proses produksi ekonomidan perdagangan. Kaum ekonomi liberal menolak pandangan kaum merkantilis bahwa negara adalah aktor dan fokus sentral ketika menghadapi permasalahan ekonomi. Aktor sentral adalah individu sebgai konsumen dan sebagai produsen. Pasar adalah arena terbuka tempat para individu bersama-sama menukarkan barang dan jasa. Kaum liberal selanjutnya menolak pandangan” zero sum” kaum merkantilis, suatu pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara sebenarnya merupakan kerugian ekonomi negara lain.Kaum ekonom liberal terdahulu menyebut Laissez faire yaitu kebebasan pasar dari semua jenis pembatasan dan peraturan politik.
Ringkasnya, kaum ekonomi liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan suatu wilayah otonom dari masyarakat yangberjalan menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat “ positive sum game” dan pasar cenderung akan nampak memaksimalkan keuntungan bagi semua individu, rumah tangga, dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Perekonomian merupakan wilayah kerjasama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya di dasarkan perdagangan bebas.
3. Marxisme
Teori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam HI menolak pandangan realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital).
Kaum Marxis sepakat dengan kaum merkantilis bahwa politik dan ekonomi sangat berkaitan, keduanya menolak pandangan kaum liberal tentang bidang ekonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Tetapi , sementara kaum merkantilis melihat ekonomi sebagai alat politik, kaum marxis menempatkan ekonomi yang pertama dan politik yang kedua. Bagi kaum marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan salah satu kelas, kaum borjuis, memiliki alat-alat produksi. Kelas lain, kaum protelar, hanya memiliki kekuatan kerjanya saja, yang harus di jual pada borjuis. Tetapi buruh lebih banyak bekerja di banding yang ia dapatkan kmbali. Terdapat nilai tambah yang di ambil kaum borjuis. Hal ini merupakan keuntungan kapitalis, dan keuntungan itu berasal dari eksploitasi tenaga kerja.
Pandangan kaum Marxis tersebut disebut “Matrialisme”. Hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa aktivitas inti dalam masyarakat mana pun hirau dengan cara-cara bagaimana manusia menghasilkan alat-alat eksistensinya.
Teori ekonomi politik internasional saat ini yang berdasarkan kerangka Marxisme adalah analisis Immanuel Wallerstein tentang perkembangan sejarah perekonomian dunia kapitalis (Wallerstein:1979:1991). Wallerstein memberikan banyak tekanan pada perekonomian dunia dan cenderung mengabaikan politik Internasional. Ia mempercayai perekonomian dunia sebagai pembangunan yang tidak seimbang yang telah menghasilkan hierarki dari wilayah core,semi periphery, dan periphery. Yang kaya dari wilayah core (Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang) digerakkan atas penderitaaan wilayah periphery (Dunia Ketiga). Wellerstein melihat akhir Perang Dingin dan kehancuran blok Soviet sebagai akibat dari perkembangan perekonomian dunia kapitalis. Meskipun demikian, prospek jangka panjang adalah kehancuran system kapitalis. Sebab kontradiksi dari sistem tersebut sekarang dibiarkan pada sekala dunia. Keberhasilan, bukan kegagalan, merupakan ancaman nyata bagi kapitalisme global, ketika kemungkinan perluasan semuanya digunakan, upaya tanpa akhir dalam mencari keuntungan akan mengakibatkan pada krisis baru dalam perekonomian kapitalis dunia yang, cepat atau lambat, akan menengarai kematiannya.
Kami dapat meringkas poendekatan kaum marxis sebagai berikut. Perekonomian adalah tempat eksploitasi da perbedaan antar kelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletar. Politik sebagian besar ditentukan oleh konteks sosial ekonomi. Kelas ekonomi yang dominan juga dominan secara politik. Hal itu berarti bahwa dalam perekonomian kapitalis kaum borjuis akan menjadi kelas berkuasa. Pembangunan kapitalis global bersifat tidak seimbang bahkan menghasilkan krisis dan kontradiksi, baik antar Negara maupun antar kelas sosial. EPI marxis selanjutnya hirau pada sejarah tentang perluasan kapitalisme global, perjuangan antar kelas dan Negara yang telah membangkitkan kebangkitan di nseluruh dunia, dan bagaimana transformasi yang revolusioner dari dunia tersebut mungkin akan muncul.
 |
| Bagan Tiga teori EPI |
D. Teori Pembangunan Dunia Ketiga
Teori Pembangunan Dunia Ketiga adalah teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara yang sedang berkembang dalam dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan kekuatan militer negara-negara adikuasa atau negara industri maju.
Persoalan-persoalan yang dimaksud yakni bagaimana mempertahankan hidup atau meletakkan dasar-dasar ekonominya agar dapat bersaing di pasar internasional.
Untuk mengukur pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari:
1. Kekayaan rata-rata yakni produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut melalui produk nasional bruto dan produk domestic bruto.
2. Pemerataan: tidak saja kekayaan atau produktifitas bangsa yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaan dimana tidak terjadi ketimpangan yang besar antara pendapatan golongan termiskin, menengah dan golongan terkaya. Bangsa yang berhasil dalam pembangunan adalah bangsa yang tinggi produktifitasnya serta penduduknya relatif makmur dan sejahtera secara merata.
3. Kualitas kehidupan dengan tolok ukur PQLI (Physical Quality of Life Index) yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentasi buta dan melek huruf.
4. Kerusakan lingkungan.
5. Kejadian sosial dan kesinambungan.
Teori Modernisasi: Pembangunan sebagai masalah internal.
Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negara yang bersangkutan.
Ada banyak variasi dan teori yang tergabung dalam kelompok teori ini antara lain adalah:
1. Teori yang menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi. Teori ini biasanya dikembangkan oleh para ekonom. Pelopor teori antara lain Roy Harrod dan Evsay Domar yang secara terpisah berkarya namun menghasilkan kesimpulan sama yakni: pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi.
2. Teori yang menekankan aspek psikologi individu. Tokohnya adalah McClelaw dengan konsepnya The Need For Achievment dengan symbol n. ach, yakni kebutuhan atau dorongan berprestasi, dimana mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan n.ach yang tinggi. Cara pembentukanya melalui pendidikan individu ketika seseorang masih kanak-kanak di lingkungan keluarga.
3. Teori yang menekankan nilai-nilai budaya mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Satu masalah pembangunan bagi Max Weber (tokoh teori ini) adalah tentang peranan agaman sebagai faktor penyebab munculnya kapitalisme di Eropa barat dan Amerika Serikat. Bagi Weber penyebab utama dari semua itu adalah etika protestan yang dikembangkan oleh Calvin.
4. Teori yang menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas dimulai.
5. Teori ini menekankan lingkungan material. Dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun
Teori ketergantungan.
Teori ini pada mulanya adalah teori struktural yang menelaah jawaban yang diberikan oleh teori modernisasi. Teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang eksploitatif dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah.
Ada 6 inti pembahasan teori ketergantungan:
1. Pendekatan keseluruhan melalui pendekatan kasus.
2. Pakar eksternal melawan internal.
3. Analisis ekonomi melawan analisi sosiopolitik
4. Kontradiksi sektoral/regional melawan kontradiksi kelas.
5. Keterbelakangan melawan pembangunan.
6. Voluntarisme melawan determinisme
Teori Dinamika Produksi
Tahapan pembangunan tidak hanya deskriptif, tidak pula hanya suatu cara untuk menggeneralisir beberapa pengamatan faktual tentang urutan pertumbuhan masyarakat. Tahapan pembangunan memiliki logika tersendiri yang berkesinambungan. Tahapan tersebut mempunyai kerangka analitik yang berakar pada teori dinamika produksi. Teori klasik pembangunan dirumuskan berdasarkan asumsi dasar yang statis yang membatasi atau hanya mengijinkan variabel yang paling relevan dengan proses pertumbuhan ekonomi.
E. Kombinasi Teori-Teori Klasik
Pendekatan Gilpin (1987) yang pada dasarnya merkantilis juga sesuai untuk mempelajari kerangka politik mengitari aktivitas ekonomi. Pe3ndekatan itu mencerminkan premis dasarnya bahwa Negara dan kekuatan politik militernya lebih penting dalam EPI daripada bentuk-bentuk kekuatan lainnya, termasuk kekuatan ekonomi. Gilpin menjadikan pernyataan kaum merkantilis tentang perekonomian internasional yang liberal hanya dapat berfungsi ketika didukung oleh kekuatan politik yang memimpin, disebut hegomon. Kami akan kembali pada persoalan ini dibawah.
Perdebatan yang paling penting dimunculkan oleh teori-teori EPI berasal dari Merkantilisme yang hirau dengan perlunya Negara yang kuat untuk menciptakan perekonomian Internasional Liberal, yang berfungsi baik. Perdebatan yang paling penting dipicu oleh marxisme yang hirau dengan pembangunan dan keterbelakangan didunia Ke tiga. Akhirnay kaum ekonomi Liberal telah memicu sejumlah perdebatan dalam berbagai macam isu. Kami memilih berkonsentrasi pada isu perubahan dalam konteks globalisasi ekonomi.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada politik. Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar dari kekuatan Negara yang meningkat, kepentingan nasional mengatur pasar. Kekayaan dan kekuatan merupakan tujuan yang saling melengkapi bukan saling bersaing, tetapi ketergantungan ekonomi yang besar pada Negara lain harus dihindari ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan memiliki prioritas.
Ekonomi kaum liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan wilayah otonom dari masyarakat, berjalan sesuai dengan hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat “positive sun game”, dan pasar akan cenderung memaksimalkan keuntungan bagi individu, rumah tangga, dan perusahaan. Perekonomian merupakan bidang kerjasama yang slingmenguntungkan, antar Negara dan juga antar individu.
Dalam pendekatan marxis perekonomian adalah tempat eksploitasi dan perbedaan antar kelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletar. Politik untuk sbagian besar ditentukan oleh konteks sosio ekonomi. Kelas ekonomi yang paling dominan juga dominan secara politik. EPI hirau dengan sejarah ekspansi kapitalis global dan perjuangan antar kelas dan. Pembangunan kapitalis bersifat tidak seimbang dan menghasilkan krisis dan kontradiksi baru, baik antar Negara maupun antar kelas sosial.
EPI juga mengangkat masalah pembangunan dan perubahan kenegaraan berdaulat secara langsung. Perekonomian nasional merupakan sumber daya yang sangat mendasar bagi Negara-bangsa. Ketika perekonomian nasional berada dalam proses yang terintegrasi ke dalam perekonomian dalam konteks glonalisasi ekonomi, dasar keseluruhan bagi kenegaraan yang modern berubah dengan cara yang kritis.
DAFTAR PUSTAKA
Jackson Robert,dkk. Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
https://www.academia.edu/29062593/Makalah_EKONOMI_POLITIK_INTERNASIONAL
*Sumber:
https://www.academia.edu/29062593/Makalah_EKONOMI_POLITIK_INTERNASIONAL
http://gudangwoengkepo.blogspot.com/2014/04/makalah-ekonomi-politik-internasional.html
0 Komentar untuk "Ekonomi Politik Internasional"