BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak- anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan. Pendidikan merupakan salah satu indikator penting suatu kewibawaan suatu negara didapat. Dengan Pendidikanlah seseorang akan memiliki sebuah karakter yang baik,sehingga diharapkan kedepannya dapat berkontribusi dalam masyarakat. Dengan kualitas pendidikan yang baik pastinya akan menghasilkan generasi penerus yang cerdas dan kompeten di bidangnya masing-masing.
Pembangunan Pendidikan merupakan prioritas dalam agenda pembangunan nasional,hal ini dikarenakan pendidikan pendidikan menjadi pondasi untuk mendorong kemajuan bidang-bidang lainnya seperti sosial,politik,ekonomi,budaya,dan teknologi. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak warga negara dalam hal ini pendidikan sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4,yang berbunyi”mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian lebih pemerintah dalam menentukan kebijakan,salah satunya dalam hal pendidikan.
Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini pendidikan menjadi sebuah kebutuhan pokok warga negara untuk mendorong kemajuan bangsa. Masyarakat menjadi lebih terbuka mau menerima kemajuan teknologi,salah satunya adalah dengan adanya pendidikan yang berbasis teknologi. Hal ini memungkinkan akan terjadinya pemerataan pendidikan di Indonesia.
Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila anak-anak atau siswa tidak dapat ditampung di lembaga sekolah karena tidak adanya infrastruktur penunjang. Pendidikan di Indonesia saat ini masih kurang merata. Terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara pendidikan di kota dengan pendidikan di pedesaan.pendidikan di kota dirasa serba canggih karena dapat didukung oleh teknologi.hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pendidikan di pedesaan. Bisa dikatakan pendidikan dipedesaan jauh dari kata layak. Pemerintah pastinya telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasinya.
Namun kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut PISA,program yang mengurutkan kualitas sistem pendidika 72 negara,Indonesia menduduki peringkat 62 dari 72 negara pada tahun 2015,sedangkan pada tahun 2013 indonesia menduduki posisi 71(https://www.jpnn.com/news/kualitas- pendidikan-indonesia-masuk-ranking-bawah?page=2,11 Desember 2018). Hal tersebut tentunya merupakan sebuah pukulan telak bagi pemerintah. Rendahnya kualitas Pendidikan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor,salah satunya adalah Rendahnya Pemerataan Pendidikan Di Indonesia. Di Indonesia masih terdapat kesenjangan pendidikan yang tinggi antara di Perkotaan dengan di Pedesaan.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan pemerataan pendidikan?
2. Bagaimana pemerataan pendidikan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia?
4. Apakah upaya pemerintah telah berhasil?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pemerataan Pendidikan
Pemerataan Pendidikan artinya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang telah lama menjadi masalah yang menjadi perhatian. Pemerataan pendidikan biasanya dilakukan pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam perkembangannya,Pemerataan Pendidikan mencakup 2 aspek penting yakni equity dan equality. Equity maksudnya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat,tanpa membeda-bedakan suku,agama,ras,dan adat, sedangkan equality bermakana persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Akses pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan,sementara itu akses pendidikan dirasa sudah adil apabila antar kelompok dapat menikmati pendidikan secara bersama-sama(http://edu-articles.com,diakses 11 desember 2018). Pemerataan Pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan kesempatan memperoleh pendidikan saja tetapi siswa harus diperlakuakan sama guna mengembangkan potensi yng ada pada dirinya masing-masing.
B. Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Di Indonesia pendidikan merupakan salah satu bagian dari tujuan negara,dalam hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya”Mencerdaskan Kehidupan bangsa”. Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut tentunya telah melaksanakan beberapa program. Namun beberapa program yang ditawarkan pemerintah tersebut dirasa tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah ke tidak merataan pembangunan infrastruktur penunjang,kesenjangan antara kaya dan miskin, pengelolaan yang buruk dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri.
Walaupun Anggaran Pendidikan setiap tahun mencapai 20% dari APBN,namun hal tersebut tidak sebanding dengan pemerataan pendidikan,baik melalui pembangunan infrastruktur penunjang maupun perbaikan sistem pendidikan. Sebagai Contoh di kampong Bara-barayya, Kabupaten Maros,Sulawesi Selatan disana terdapat sekolah yang berlokasi dikolong rumah.disekolah tersebut hanya ada 4 buah bangku panjang yang terbuat seadanya bahkan tak jarang ada siswa yang terpaksa berdiri karena tidak kebagian (https://news.detik.com/berita/d-3803222/mirisnya-pendidikan-di- maros-kolong-rumah-jadi-sekolah diakses pada 12 desember 2018).melihat kondisi tersebut sangat ironis memang jika dibandingkan dengan pendidikan di kota-kota besar seperti Jakarta yang memiliki segala fasilitas yang lengkap dan sangat memadai. Ketimpangan antara di kota besar dan di luar jawa tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan dan kebudayaandan Depaertemen Pendidikan Nasional.
C. Upaya Pemerintah dalam menangani Rendahnya Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan pemerintah melakukan berbagai langkah yang diambil seperti menerapkan program wajib belajar 12 Tahun. Dengan diadakannya wajib belajar 12 tahun maka diharapkan dapat menekan angka putus sekolah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia yang rendah. Upaya yang dilakukan pemerintah selanjutnya adalah dengan menganggarkan 20% dari ABPN untuk alokasi Pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan melalui pembangunan infrastruktur,sarana dan prasarana penunjang pembelajaran dan perbaikan sistem pendidikan.
Pemerintah juga telah memberikan beasiswa bagi yang kurang mampu. Pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu dapat mencegah angka putus sekolah di indonesi yang masih tergolong tinggi. Data dari UNICEF pada tahun 2016 terdapat 2,5 juta siswa di Indonesia tidak dapat menikmati penidikan lanjutan. Upaya pemerintah selanjutnya adalah pemberian dana BOS(Bantuan Operasional Sekolah) untuk menanggulangi ketidakmerataan pendidikan. Dana BOS dimaksudkan untuk digunakan dalam proses pembelajaran siswa.
D. Apakah Upaya Pemerintah Telah Berhasil
Pemerintah sudah berupaya keras dalam menangani ketidakmerataan pendidikan dengan berbagai langkah yang dilakukan seperti alokasi dana pendidikan 20% dari APBN,sekolah gratis,dana BOS dan Beasiswa,namun kebijakan tersebut masih belum merata,masih terdapat kesenjangan yang tinggi antara pendidikan di Indonesia bagian barat(khususnya pilau)jawa dangan pendidikan di Indonesia bagian timur. mengenai kebijakan bea siswa masih banyak anak bangsa dari keluarga ekonomi rendah yang belum menikmati atau tidak dapat menikmati program tersebut. Bahkan program tersebut dirasa tidak tepat sasaran karena masih banyak siswa dari golongan yang mampu justru malah mendapatkan bea siswa tersebut. Kebijakan dan BOS juga dirasa kurang tepat sasaran karena dalam prakteknya masih terdapat penyelewengan- penyelewengan atau penyalahgunaan. Besarnya dana tersebut memungkinkan untuk terjadinya praktik korupsi.hal ini tentunya menimbulkan sebuah kekhawatiran apabila dana tersebut benar-benar disalahgunakan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pemerataan Pendidikan merupakan sebuah tantangan sekaligus masalah serius bagi pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Kebutuhan pemerataan pendidikan menjadi suatu pokok permasalahan pendidikan di Indonesia. Banyak hal yang dapat mempengaruhi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia, mulai dari mayoritas masyarakat hidup pada tingkat ekonomi rendah sampai ketidakmerataan pembangunan infrastruktur yang menjadi penunjang terciptanya pemerataan pendidikan. Dalam menangani kondisi atau permasalahan tersebut,pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab tentu telah memberikan sebuah solusi seperti pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu,Dana BOS dan perbaikan sistem pendidikan.
Saran
Pemerintah tentunya telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia,namun langkah-langkah tersebut dirasa kurang efektif karena masih banyak yang tidak tepat sasaran. Pemerintah harus lebih selektif dalam meningkatkan upaya-upaya pemerataan pendidikan di Indonesia,selain itu pemerintah harus lebih memperketat pengawasan dan penyaluran dana bantuan agar dana tersebut tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya korupsi.
DAFTAR PUSTAKA
Purwanto,M Ngalimin.1985.Ilmu Pendidikan Teoris dan Praktis.Jakarta.PT Remaja Rosdakarya
Tim Visi Yustia.2014.UUD Negara Republik Indonesia
1945.Jakarta.Visimedia
Eka R.2007.Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia.http://edi- articles.com. Diakses 10 Desember 2018
Jpnn. 4 Desember 2017. Kualitas Pendidikan Indonesia Masuk Ranking bawah. Diakses 11 Desember 2018 dari http://www.jpnn.com/news/kualitas-pendidikan-indonesia- masuk-ranking-bawah?page=2
News.detik.7 Januari 2018.Mirisnya Pendidikan di Maros,Kolong Rumah Jadi Sekolah. Diakses 11 Desember 2018 dari http://news.detik.com/berita/d-3803222/mirisnya-pendidikan-di- maros-kolong-rumah-jadi-sekolah
Student.cnnindonesia.18 April 2017.Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia. Diakses 13 Desember 2018 dari http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445- 208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/
*Sumber: https://www.academia.edu/38005350/Makalah_Rendahnya_Pemerataan_Pendidikan_di_Indonesia
0 Komentar untuk "Rendahnya Pemerataan Pendidikan di Indonesia"