Neoliberalisme dan Kapitalisme

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad keduapuluhan, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif.

Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas  merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.
dan Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi.

Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengansosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

Istilah kapitalisme, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam magnum opus Das Kapital, Marx menulis tentang "cara produksi kapitalis" dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, sementara Marx jarang menggunakan istilah "kapitalisme", namun digunakan dua kali dalam interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels.

Pada abad ke-20 pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frase seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan diganti dengan kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.

Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.

Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi kadang-kadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.

Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.
Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan sejahtera'. Orang-rang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk 'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.

Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.

Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tsb dengan memperkecil turut campur nya aturan pihak lain. "kita berhak menjalankan kehidupan sendiri".

Saat ini, ekonom seperti Friedrich von Hayek dan Milton Friedman kembali mengulangi argumentasi klasik Adam Smith dan JS Milton, menyatakan bahwa: masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yg bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi. Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak dinamis.

1.2 Rumusan  Masalah
1. Apa pengertian tentang neoliberalisme dan kapitalisme ?
2. Apa pengaruh neoliberalisme dan kapitalisme untuk negara ?


1.3 TUJUAN MASALAH
1.   untuk mengetahui dan memahami tentang neoliberalisme dan kapitalisme
2.   untuk mengetahui nilai – nilai ke neoliberalisme dan kapitalisme



BAB II
PEMBAHASAN

2.1 pengertian neoliberalisme
Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.

Sistem Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali,sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk menolong perusahaan swasta yang bangkrut. Sebagai contoh, pemerintah AS harus mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144 trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN saat itu. Sistem ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis di mana negara justru menguasai nyaris 100% usaha yang ada.

Neoliberalisme dan Kapitalisme

Di tengah-tengahnya ada Ekonomi Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa kebutuhan rakyat seperti Sembako, Energi, dan Air harus dikuasai negara. Begitu pula kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibuat berbagai BUMN seperti Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau. Selain itu ada juga Sistem Ekonomi Islam yang hampir mirip dengan Ekonomi Rakyat di mana padang (tanah luas), api (energi), dan air adalah “milik bersama.” Nabi Muhammad juga memerintahkan sahabat untuk membeli sumur air milik Yahudi sehingga air yang sebelumnya jadi komoditas untuk mendapat keuntungan dibagikan gratis guna memenuhi kebutuhan rakyat.

Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization). Neoliberalis adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme. Lembaga Utama yang menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO. Di bawahnya ada lembaga lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang (misalnya hutang Indonesia yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20 tahun 2004 dan bengkak jadi Rp 1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut memaksakan program Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS (USAID) bertindak sebagai Project Manager yang kerap campur tangan terhadap pembuatan UU di berbagai negara untuk memungkinkan neoliberalisme berjalan (misalnya di negeri kita UU Migas).

2.2 pengertian kapitalisme
Kapitalisme adalah sebuah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan perekonomian. Seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar besarnya.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Istilah kapitalisme dalam arti modern sering dikaitan dengan karlmarx,marx menulis tentang”cara produksi kapitalis” dengan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai marxisme.

Pengertian sistem sosial
Sistem sosial merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan. Salah satu contoh kapitalisme menjadi suatu sistem ekonomi menjadi sistem sosial adalah “Warteg dengan Restoran”.

Warteg adalah salah satu rumah makan sederhana asal tegal jawa tengah. Warteg biasa di produksi oleh orang asli tegal tapi yang mendominan adalah dari desa sidapuma dan sidakatop penduduk dari dua desa ini sering berpikir maju tidak ingin berfikir menjadi buruh melainkan lebih menjadi pengusaha warteg. Saat ini warteg tidak hanya diproduksi oleh oleh orang tegal tapi juga banyak orang nontegal memilih menjadi pengusaha warteg yaitu daerah berebes bahkan samoai daerah semarang, warteg merajarela didaerah luar tegal seperti bekasi bogor sampai DKI Jakarta tapi tidak meninggalkan ciri khas masakan tegal.
Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang baik yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa minuman atapun makanan.

Perbedaan masakan warteg dengan Restoran
RESTORAN
- Makan direstoran itu salah satunya menunjukan kelas kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita
- Banyak masakan-masakan eropa yang saya sendiri kurang begitu kenal dengan nama-namanya
- Makan direstoran itu sedikit tapi enak
- Harga relatif mahal karena sesuai dengan masakan yang dipesan dan tempatnya pun nyaman
- Pelayanan di restoran itu baik dan bersih.

WARTEG
- Makan diwarteg itu salah satunya menunjukan bahwa kita belum siap makan direstoran yang kebanyakan masakannya masakan eropa.
- Banyak-banyak menu-menu yang tersedia di etalase ibu warteg
- Harga 15ribu udah dapet banyak plus es teh .
- Pelayananya seadanya bisa ngambil sendiri

2.3 pengaruh untuk negara
Khilafah Menghapus Kapitalisme Neoliberal Khilafah Menghapus Kapitalisme Neoliberal Negara sejatinya adalah institusi besar yang menghimpun dan mengikat individu-individu untuk meraih tujuan-tujuan kebaikan dan manfaat bersama. Negara bukanlah milik segelintiran elit yang bebas menyedot keuntungan pribadi dan golongan. Karena jika seperti itu, maka tentu ada pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang dieksploitasi. Pihak yang mengeksploitasi adalah minoritas (birokrat dan korporat) dan yang dieksploitasi tentulah mayoritas (rakyat). Awalnya Indonesia dibentuk untuk memutarbalikkan kondisi dari terjajah menjadi bebas merdeka. Tujuan-tujuan umum pembentukannya adalah meraih kesejahteraan lewat pemaksimalan potensi dan seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia. Tapi dalam kondisi awal pembentukan dan pejalanan roda kenegaraannya, Indonesia tidak mampu mulus dalam meraih tujuan-tujuan tersebut. Karena harus disadari jika era kolonialisme tidak benar-benar pergi dari tanah Indonesia. Mekanisme kolonialisme tetap menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Ini bisa diliat dari masih betahnya perusahaan-perusahaan asing berdiam di Indonesia. Ini berkat suksesnya transformasi kolonialisme menjadi neokolonialisme atau neoliberalisme, yang merupakan cabang politik ekonomi kapitalisme.

Khilafah Menghapus Kapitalisme Neoliberal Visi Muslim about 23 hours ago 0 No comments Perusahaan-perusahaan asing atau sering juga disebut MNC (Multi National Corporate) menguasai mayoritas sektor-sektor vital Indonesia seperti sumber daya alam, perdagangan, perbankan, industri, dan sektor-sektor lain. MNC-MNC ini menjadi pengganti pangkalan-pangkalan militer untuk melanjutkan penjajahan di Indonesia. MNC bekerja dengan pola kerja yang lebih efesien dan tepat sasaran, meninggalkan cara-cara lama dan boros seperti pendudukan wilayah dan pengerahan kekuatan militer. Maka dalam sejarah penjangnya, Indonesia telah mengambil haluan politik ekonomi yang bercorak neoliberal dan meninggalkan ekonomi kerakyatan teronggok berdebu dalam lembaran sejarah. Hal ini tidak bisa ditolak, sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Hag Belanda tahun 1949, Indonesia dipaksa membayar utang kepada pemerintah Belanda sebasar 4,3 milyar gulden.

Dalam masalah utang-piutang itu Indonesia dipaksa berurusan dengan utang   yang didiktekan Belanda, jeratan bunga utang dan masa pelunasan utang tanpa batas. Hal itu menekan keras pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dua poin KMB selanjutnya, yaitu membagi konsesi pengelolaan sumber daya alam dan roda perekonomian di Indonesia kepada perusahaan asing dan tunduk patuh pada kebijakan moneter yang digariskan IMF. Dari sini semakin mapan jeratan neoliberalisme di Indonesia, ini masih ditambah dengan suap yang merusak moral dan mental pejabat-pejabat Indonesia. Apalagi semenjak amandemen Pasal 33 UU 1945 yang merupakan fundamen ekonomi kerakyatan pada tahun 2002, semenjak itu landasan neoliberisme di Indonesia semakin empuk. Dari lobi-lobi neoliberalisme lahir pula regulasi-regulasi jahat lain seperti UU no 27 tahun 2003 tentang panas bumi, UU no 30 tahun 2007 tentang energi, UU no 4 tahun 2009 tentang minerba dan UU no 30 tentang kelistrikan. Untuk membahasnya memang tak cukup hanya lewat obrolan warung kopi atau menyimak berita di pagi dan malam hari. Butuh waktu, kesabaran, dan kejujuran dalam pembahasan dan pengkajian tentang fakta sebenarnya. Karena berbicara neoliberalisme tidak akan hanya berbicara penguasaan sumber-sumber kekayaan negara dan faktor-faktor produksi oleh asing, tapi lebih jauh dari itu pembahasan akan sampai pada pengaruh neoliberalisme pada pola pikir dan sikap masyarakat juga bagaimana masyarakat dibentuk lewat penyesatan opini umum. Faktor-faktor yang membuat mulusnya agenda-agenda neoliberal di Indonesia dapat dipetakan dari pejabat-pejabat negara yang menjadi antek oleh asing, lemahnya pilar-pilar bangsa seperti aparat penegak hukum dan militer, dan opini umum yang dikembangkan di masyarakat. Sangat menyengat aroma aliran modal asing dalam setiap pergantian rezim. Kucuran modal asing adalah stimulus bagi calon pemegang rezim, mengingat memang mahalnya ongkos demokrasi. Maka terbentuklah relasi jahat antara pemilik modal dan pemegang rezim. Rezim yang sudah berkuasa harus membalas budi kepada pemilik modal dengan mengeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang memuluskan agenda-agenda neoliberal. Mengambil contoh dari setiap penyusunan postur RAPBN, sekitar 70 % sumber APBN Indonesia adalah penerimaan pajak dan hanya sekitar 30% peneriman bukan pajak. Menjadi pertanyaan besar mengapa sektor penerimaan bukan pajak begitu minim, padahal Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang begitu melimpah. Dalam perpajakan juga terjadi masalah akut, ada puluhan BUMN yang menolak membayar pajak. Parahnya lagi perusahaan-perusahaan asing yang menunggak pembayaran deviden hingga bertahun-tahun. Tengok saja Freeport yang dengan enteng menolak tagihan deviden tahun 2012, 2013, dan 2013 dari kementrian BUMN.

Tampak begitu mudah asing mendikte pemerintah Indonesia. Inilah efek relasi jahat pemerintah dan pemilik modal. Penguasaan sumber daya alam, pasar domestik, dan faktor-faktor produksi yang sebagian besar dilego kepada asing. Akibatnya rakyat yang harus menanggung krisis energi, melonjaknya harga pangan dan komoditi pokok lainnya, menjamurnya pengangguran, susahnya mengakses pendidikan dan kesehatan, dan taraf hidup yang kian rendah. Masih dalam postur RAPBN 2015, subsidi energi dianggarkan sebesar 365,5 triliun dengan pembagian subsidi BBM 259,5 triliun dan listrik 103 triliun. Jika dihitung-hitung memang terlihat anggaran subsidi yang cukup besar, tapi tidak lantas rakyat bisa senang. Karena besarnya anggaran subsidi itu justru untuk  menebus kesalahan dan kesesatan pemerintah dalam pengelolaan sektor energi.

Anggaran subsidi sebesar itu harus keluar bukan hanya untuk membiayai produksi BBM nasional, tapi juga untuk membiayai impor BBM karena minimnya produksi minyak nasional, menambal buruknya manajemen pertamina akibat dirusak mafia migas, membeli solar untuk bahan bakar generator disel PLN, dan pembiayaan energi lainnya. Ini akibat Indonesia tidak pernah mendiri secara energi. Maka ketika terjadi masalah, solusi malas dari pemerintah adalah menaikkan harga di sektor hilir energi. Sesatnya bagi-bagi APBN juga terjadi di sektor-sektor tak penting lain, seperti anggaran perjalanan dinas pejabat yang naik delapan kali lipat dari 4 triliun pada RAPBN lalu menjadi 30 triliun pada RAPBN 2015. Ada apa dengan penjabat yang suka jalan-jalan ?, padahal tidak ada dampak signifikan bagi perbaikan aparatur Indonesia. Menjadi miris karena dalam RAPBN 2015 anggaran pertanian hanya 15 triliun. Melihat kondisi Indonesia yang sedemikian buruk, rakyat Indonesia seakan ompong tak punya daya. Selain karena mekanisme neoliberal bermain dibelakang layar sehingga sulit terungkap, juga ada upaya secara sitematis untuk mematikan potensi rakyat untuk melawan. Upaya sistematis itu bekerja lewat jalur pendidikan, pelemahan ekonomi, dan opini umum yang dikembangkan di tengah masyarakat. Pendidikan yang sulit diakses dan bermutu rendah memperlemah nalar masyarakat.

Pelemahan ekonomi membuat masyarakat sibuk menyambung hidup dan apatis untuk tanggap pada isu-isu sosial. Dan opini umum yang tersaji dalam berbagai media juga jauh dari pencerdasan, karena paham media yang lebih menuhankan ratting. Jika sudah seperti ini maka cengkraman neoliberal dan kapitalisme di Indonesia tentu semakin kuat saja. Cengkraman Kapitalisme Neoliberalisme Ideologi menjadi penentu besar dalam mengambil fundamen dan arah laju politik ekonomi suatu negara. Politik ekonomi yang bersumber dari ideologi yang luhur akan membangun relasi yang baik antara negara dan rakyat dalam meraih tujuan-tujuan dan manfaat bersama. Hal ini belum terlihat dalam sekian puluh tahun perjalan politik ekonomi Indonesia. Sekalipun sering berganti-ganti haluan politik ekonomi, tetap saja tujuan-tujuan dibentuknya Indonesia tak pernah tercapai. Justru ini semakin menguatkan jika Indonesia tidak pernah memiliki jati diri ideologi yang jelas. Corak politik ekonomi sosialisme dan kapitalisme yang pernah diukirkan di Indonesia hanya menjadi noda hitam dalam sejarah, ini karena menabrak ralitas dan bersifat ekploitatif kepada masyarakat. Untuk kapitalisme yang sekarang tengah bercokol, ukuran kesejahteraan nya terletak pada pendapatan nasional (per capita income) bukannya kesejahteraan orang per orang. Dengan ukuran ini tidak diperhatikan lagi tercukupinya kebutuhan orang per orang dan distribusi kekayaan yang proporsinal. Melainkan cukup menjamin terjadinya produksi barang dan jasa, kemudian distribusi terjadi dalam mekanisme pasar yang kompetitif dan spekulatif.

Untuk faktor-faktor produksi juga diberi kebebasan yang besar kepada tiap individu untuk menguasainya. Hasilnya adalah jurang kesenjangan yang lebar di masyarakat. Data Bank Indonesia (BI) tahun 2014 mencatat bahwa 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang sebanding dengan kekayaan 60 juta rakyat Indonesia. Tingginya angka kesenjangan ini cukup menjelaskan kerusakan ekonomi neoliberal yang menjadikan kuantitas produksi barang dan jasa sebagai ukuran tersedianya kebutuhan masyarakat. Akhirnya angka-angka pertumbuhan ekonomi nasional sangat spekulatif jika didasarkan pada pendapatan nasional. Angka pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan rata-rata tidak menyentuh pertumbuhan ekonomi pada tingkatan makro dan akar rumput.


BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.

Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.

Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi kadang-kadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagiperdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.

Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.
Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk 'hidup, merdeka, dan sejahtera'. Orang-rang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk 'hancur', bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.

Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.

Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tsb dengan memperkecil turut campur nya aturan pihak lain.



DAFTAR PUSTAKA

James Anderson of Hermiston (1777) Observations on the Means of Exciting a Spirit of National Industry
David Buchanan (1814) Observations on the Subjects Treated of in Dr. Smith's Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations Vol 4, p. 144
George C. Comninel English feudalism and the origins of capitalism Journal of Peasant Studies, Volume 27, Issue 4 July 2000, pages 1 – 53DOI:10.1080/03066150008438748
Maurice Dobb and Paul Sweezy's famous debate on transition from feudalism to capitalism. Hilton, Rodney H. 1976. ed. The Transition from Feudalism to Capitalism. London
Ben Dodds Peasants and Production in the Medieval North-East: The Evidence from Tithes, 1270–1536. Boydell Press, 2007, Pp. xii + 205. 50.00 (hardback) ISBN 1-84383-287-9
Adam David Morton The Age of Absolutism: capitalism, the modern states-system and international relations Review of International Studies (2005), 31 : 495-517 Cambridge University Press DOI:10.1017/S0260210505006601
Francis William Newman Lectures on Political Economy London, pp. 131–2








*Sumber: https://www.academia.edu/16746075/MAKALAH_TENTANG_NEORALISME_DAN_KAPITALISME

Tag : Ekonomi Bisnis, Lainnya
0 Komentar untuk "Neoliberalisme dan Kapitalisme"

Back To Top